LAPORAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN POLITIK PAROKIAL

LAPORAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
POLITIK PAROKIAL

 

OLEH:

KELOMPOK II

                   EPRI SUSILOWATI                                           (07)

FAIZ SUROYYA                                              (09)

JAINURIL EFENDI                                          (13)

MARTHA AYU AGUSTIN                    (16)
NIMATUL AMALA                                         (18)
PRADESTA IMSAK NINDI AKBAR            (21)
ROSDIYYANA SILMI                                     (23)
ZUMROTUS SHOLIHAH                               (30)

SMA NEGERI 1 CERME 2013/2014

BUDAYA POLITIK PAROKIAL

Budaya politik parokial merupakan budaya politik yang terdapat dalam suatu masyarakat, dimana masyarkat tersebut tidak memiliki partisipasi, bahkan tidak peduli sama sekali terhadap perkembangan politik negaranya. Dalam budaya politik ini masyarakat tidak merasakan bahwa mereka adalah warga suatu negara. Mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut.  Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya, sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.

Masyarakat yang memiliki budaya politik ini lazimnya tinggal di pedalaman yang menutup diri terhadap perubahan social dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka cukup saja mewakilkan aspirasinya kepada kepala adat jika ada hal-hal yang berkaitan dengan event politik yang diselenggarakan oleh negara misalnya pemilu, pilleg, pilkada dan sebagainya.

Dalam budaya politik parochial terdapat integrasi antara pemimpin politik dengan pemimpin lainnya, misalnya pemimpin agama, ekonomi, budaya. Seorang kepala adat memimpin segala hal tak hanya politik ketika menjadi wakil masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, tapi sekaligus menjadi pemimpin agama pada upacara upacara keagamaan, pemimpin ekonomi ketika mempertahankan hidup (survival) keluarga dan warganya dengan bertani, berkebun, berburu, dan sebagainya. Juga sebagai pemimpin budaya yang harus menjaga adat istiadat supaya tidak dipengaruhi oleh budaya lain yang dapat merusak kearifan local.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pendidikan yang rendah memicu budaya politik parochial semakin kuat tertanam dalam keyakinan masyarakat. Sebenarnta tak hanya masyarakat pedalaman, tak menutup kemungkinan juga masyarakat perkotaan jika tingkat partisipasi politik miim bias dikategorikan memiliki budaya politik yang sama dengan sebab yang berbeda.

Jika pada masyarakat pedalaman budaya politik parokial terjadi karena kurangnya pendidikan sehingga akses informasi terhadap pendidikan politik sangat minim, maka pada masyarakat perkotaan justru sebaliknya, meskipun pendidikannya relative lebih baik dan didukaung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk pendidikan politik, justru karena informasi dari media cetak dan elektronik seputar masalah politik Negara yang tak ada habisnya mengakibatkan masyarakat kota menjadi hilang harapan (hopeless) terhadap sistem politik yang sedang berjalan

Budaya politik parokial rentan sekali dimanfaatkan, sebab sifatnya desentralisir. Di pedalaman, ketua adat menjadi pemimpin politik masyarakat sekitarnya. Jika ketua adat berhasil dirayu dengan uang, jabatan, dan lain-lain lalu siap mengarahkan masyarakatnya untuk memilih seseorang atau suatu partai tanpa masyarakat ketahui terlebih dahulu. Itulah kekurangan yang mungkin sering dimanfaatkan oknum tertentu.

Pemerintah memiliki tanggung jawab lebih dalam mengubah budaya politik parochial ini supaya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik meningkat melalui peningkatan kualitas pendidikan yang merata ke semua wilayah Indonesia terutama daerah-daerah terpencil yang harus diprioritaskan. Diharapkan dengan meningkatkan kualitas pendidikan bukan hanya partisipasi politik yang meningkat namun juga ekonomi, social, dan budaya mengalami perkembangan.

            Ciri-ciri  Budaya Politik Parokial

1.      frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai objek umum, objek-objek input, objek-objek output,  dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol;

2.       tidak  terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat;

3.      orientasi parokial menyatakan  alpanya harapan-harapan terhadap perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.

4.      kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik;

5.      parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana ketika spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim;

6.      parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kogniti

      Faktor-faktor budaya politik adalah akibat dari

• Pengetahuan politik yang rendah;
• kesadaran dalam berpolitik yang rendah;
• Tidak peduli dan menarik diri dari kehidupan politik.

Contoh Budaya Parokial

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil, sehingga pelaku-pelaku politik belumlah memiliki tugas.

Suku-suku tradisional  yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang belum tersentuh teknologi modern (baduy di banten, kubu-lubu, di pedalaman hutan-hutan jambi, suku dayak, dan suku-suku di papua).

JAWABAN PERTANYAAN

1.      Bagaimana peran serta keaktifan dalam memilih pilihannya terhadap PILKADA ?

Peran keaktifan dalam budaya politik parochial sangat rendah, kehidupannya masih sederhana (primitif) dan mereka tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas seperti PILKADA,mereka  hanya dalam lingkup yang sempit (yang ada di sekitar tempat mereka tinggal) contoh pemilihan ketua desa/ kepala suku mereka cukup mewakilkan aspirasinya kepada kepala adat.

2.      Factor penyebab ikut tidaknya peran aktif dalam PILKADA?

Tidak aktifan masyarakat pada budaya parochial di sebabkan karena :

·         Gaya hidup mereka yang masih sederhana dan kurangnya minat pada budaya politik dalam lingkup yang luas

·         Kurangnya pengetahuan atau wawasan mengenai politik

·         Kurangnya sosialisasi (pemerintah kurang mensosialisasikan kesadaran politik pada masyarakat pedalaman)

3.      Bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam mensosialisasikan kesadaran politik?

Karena masyarakat hidup masih sederhana/ tradisional jadi keluarga atau masyarakat kurang bisa mensosialisasikan dengan baik. Keluarga kurang pengetahuan politik maka anaknya pun kesadarnnya juga lemah, dan berdampak pada keaktifan anak dalam politik , kecuali anak sudah besar dan mencari pengetahuan akan politik secara sendiri kepada masyarakat di tempat lain yang kesadaran politiknya tinggi. Si anak bisa memperoleh kesadaran politik yang tinggi juga.

KESIMPULAN :

Masyarakat pada budaya parochial tidak menaruh minat pada system politik dan bahkan tidak peduli sama sekali terhadap perkembangan politik negaranya mereka mempercayakan pemerintahan  pada ketua suku setempat (diwakilkan )